Keamanan

Warga Terdampak Proyek Kereta Cepat di Jalan Karang Kamulyan Bandung Merasa Teraniaya

Warga Terdampak Proyek Kereta Cepat di Jalan Karang Kamulyan Bandung Merasa Teraniaya. Foto (Ikawarna)

VoIR Indonesia, Jakarta – Masyarakat terdampak proyek kereta cepat yang berada di Jalan Karang Kamulyan, Bandung merasa sangat khawatir. Hal ini disebabkan akibat adanya indikasi perubahan rencana yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan pembangunan.

Munculnya perubahan yang sebelum pelaksanaan pekerjaan masyarakat terdampak di sana akan direlokasi dan diberikan biaya penggantian penggusuran, namun belakangan rencana itu berubah menjadi tetap melakukan namun tanpa melakukan penggusuran tetapi hanya akan membangun dinding pembatas/penyekat perumahan ketinggian 3,2 meter. Akibatnya masyarakat semakin khawatir akan dampak yang akan muncul.

Demikian disampaikan masyarakat setempat kepada awak media beberapa waktu lalu.

Semua warga Karang Kamulyan merasa sangat kecewa dengan kondisi ini dan memohon pihak KCIC agar segera dapat merealisasikan janji yang telah disampaikan kepada mereka sehingga nasib warga menjadi lebih jelas dan tidak digantung hingga saat ini

Inilah surat kekecewaan mereka sebagai berikut:

  1. Kami merasa kecewa karena pada sosialisasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 yang dilakukan secara “One Way” dan “tidak tepat waktu serta sangat singkat sekali” yang menyatakan bahwa “Kami tidak terkena proyek KCJB yang disebabkan oleh adanya rencana pembuatan rekayasa engineering dengan retaining wall” namun menurut kami hasil rekayasa tersebut terkesan terlalu dipaksakan sebagai upaya untuk menghindari terkenanya lahan kami di Jalan Karang Kamulyan “tanpa memperhatikan sama sekali proses sosialisasi dan janji dari pihak KCIC dan PSBI yang sudah dilakukan selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan juga sama sekali tidak memperhatikan dampak buruk dan juga keselamatan bagi warga yang tidak jadi dibebaskan” selain itu kami juga tidak diberikan hasil analisis terkait keamanan penggunaan retaining wall di dekat kompleks perumahan.
  2. Kami sangat kecewa karena sejak sosialisasi pada hari Minggu (26/6/2016), tiga tahun yang lalu, lahan kami dinyatakan akan terkena dampak pembangunan tersebut dan akan dibebaskan. Namun selama 3 (tiga) tahun ini, meskipun kami sudah menerima belasan kali sosialisasi, 3 kali pengukuran dan penilaian rumah oleh Badan Penilai Independen, bahkan rumah kami juga sudah diberi kode nomor dengan cat permanen, tetapi nasib kami belum jelas juga.
  3. “Kami sangat keberatan sekali” apabila pembangunan KCJB yang melintasi komplek kami Singgasana Pradana khususnya di wilayah Karang Kamulyan baik di Tanah Fasos maupun Fasum yang dimiliki komplek yang dilakukan oleh pihak KCIC maupun PSBI tanpa melakukan pembebasan tanah dan rumah kami, mengingat:

– Berdasarkan “Penetapan Lokasi (Penlok)”SK Gubernur Jawa Barat no.593/kep.793-PEMKSM/2017 yang diterbitkan 7 September 2017, diketahui bahwa “Jalan yang berada di depan rumah kami terkena Trase Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sehingga lahan/bangunan kami terkena dampak dari pembangunan KCJB tersebut.

– Berdasarkan gambar design Trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kami terima pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh CREC pada hari Minggu (3/2/2019) dan beberapa kegiatan sosialisasi lainnya menunjukkan bahwa beberapa lahan kami terkena dampak pembangunan KCJB tersebut.

– Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melalui wilayah kami akan menimbulkan banyak kerugian bagi kami dalam berbagai aspek diantaranya:

Aspek Ekonomi

Harga tanah akan menjadi sangat rendah sekali sehingga mengakibatkan kerugian bagi warga Karang Kamulyan.

Rumah di wilayah Karang Kamulyan sudah tidak dapat diperjualbelikan sebagaimana mestinya dan juga tidak dapat dikontrakkan karena begitu besarnya pemberitaan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang melewati wilayah Karang Kamulyan.

Juga, besar sekali kemungkinan terjadi kerusakan pada struktur bangunan rumah kami sebagai akibat dari besarnya getaran dan tingginya intensitas dalam proses pengurungan dan proses tiang pancang di saat pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nantinya seperti yang telah terjadi pada daerah lain, sehingga dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kami karena operasional jalan tol yang sudah berlangsung selama ini juga telah memberikan kerusakan yang besar bagi struktur rumah kami.

Aspek Psikologis 

Ketidakpastian nasib kami dalam waktu yang sangat Panjang (lebih dari waktu tiga tahun), sudah sangat menguras energi, perhatian, tenaga dan waktu kami dan telah menyebabkan keresahan bagi kami warga yang terdampak.

Banyaknya oknum yang mengaku bagian dari KCIC dan PSBI dan melakukan intimidasi terhadap warga karena warga membuat surat penyanggahan.

Baca Juga:  Bantu Perangi Corona, GEKIRA Sumbang APD ke Sejumlah Klinik di Depok

Termasuk akan timbul ketidaknyamanan serta terganggunya ketenangan kami yang sudah sangat kondusif selama ini karena proses pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Aspek Sosial

Adanya keraguan kami ketika harus menentukan kelanjutan kegiatan kami ke depannya, seperti dalam penentuan lokasi sekolah anak anak kami, apakah akan pindah ataukah tetap di Singgasana Pradana. Demikian juga dalam menentukan tempat usaha.

Kami tidak lagi dapat menikmati interaksi sosial dengan warga lainnya di lahan RTH yang berada di depan rumah kami. Lalu, akan terganggunya ketenangan dan keamanan selama pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Aspek Kesehatan

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dipastikan akan menghasilkan debu yang sangat banyak yang tentunya akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan kami warga yang terdampak.

Selain polusi udara, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga akan menimbulkan polusi suara serta getaran yang juga akan mengganggu kesehatan kami.

Aspek Lingkungan

Kami membeli tanah/bangunan di jalan Karang Kamulyan karena menurut site plan dari pihak pengembang lahan tersebut diperuntukkan untuk RTH yang akan dibangun jogging track, taman bermain, kebun sayur dan buah dan minigolf yang sampai saat ini belum terealisasi namun di lokasi tersebut akan dibangun KCJB.

Berkurangnya ketersediaan oksigen bagi kami apabila akan dilakukan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nantinya karena selama ini ketika kami akan melihat pohon-pohon dan tanaman hijau namun setelah pembangunan nanti, maka yang berada di depan rumah kami adalah tembok tinggi yang tentunya tidak bisa menghasilkan oksigen.

Lahan PSU di depan rumah kami merupakan bantalan/buffer zone sebagai pengaman dari jalan tol, namun apabila KCJB sudah dibangun nanti, maka tidak akan ada lagi bantalan/buffler zone di depan rumah kami. Kami tidak lagi dapat memperoleh manfaat dari RTH dan fasilitas komplek di depan rumah kami.

Jalan di depan rumah kami selama ini tidak lagi diperbaiki dan dirawat sejak pemberitaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sehingga menimbulkan ketidaknyamanan.

Berdasarkan pertimbangan terhadap berbagai dampak negatif yang akan kami terima di atas, maka melalui surat ini kami mengajukan permohonan sebagai berikut:

1) Kami mohon pihak KCIC dan PSBI merealisasikan janji yang telah disampaikan kepada kami dalam rapat tanggal 22 Maret 2019 yaitu melakukan pembebasan atas tanah dan rumah kami melalui metode tranksaksi atau relokasi di wilayah kompleks Singgasana Pradana.

2) Kami mohon agar pembebasan lahan dan bangunan kami dilakukan secara keseluruhan, karena apabila hanya sebagian yang dibebaskan, maka lahan dan rumah tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana mestinya dan lahan yang tersisa tidak lagi akan memiliki nilai ekonomis yang sesuai.

Meski masyarakat terdampak telah menyampaikan aspirasinya melalui surat kepada pelaksana namun hal yang tidak memuaskan disampaikan oleh pelakasana kepada masyarakat setempat dengan menyampaikan surat jawaban kepada Ketua Paguyuban Warga Singgasana (IKAWARNA) Erlof Hasibuan, pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan isi sebagai berikut:

Menunjuk surat saudara No. B/08/WS/VI/2020 tanggal 20 Juni Mengenai Pengajuan kompensasi, Warga Pemukiman Singgasana Pradana Yang Terdampak Pembangunan Kereta Cepat Kereta Bandung (“Proyek KCJB”) serta memperhatikan surat Direktur HR, LA, dan Asset PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)No. 2881 /DIR/ KCIC//06 2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kegiatan pembangunan Proyek KCJB telah mendapatkan izin lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan No. SK .36 /Menlhk Setjen/PKTL. 0/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 beserta perubahannya.
  2. Penggantian/perbaikan kerusakan dan dampak lainnya yang muncul akibat pelaksanaan pembangunan proyek KCJB menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana.
  3. Untuk kompensasi penurunan nilai tanah dan bangunan, tidak dapat diberikan.
  4. Dinding pembatas/penyekat perumahan, sesuai surat KCIC tersebut di atas akan dibangun dengan ketinggian 3,2 m. Dan apabila dibutuhkan pada saat pelaksanaannya, kontraktor dapat menyediakan tenaga keamanan tambahan.
  5. Dalam pelaksanaannya, relokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum Fasos) sudah termasuk pengaspalan jalan Karang Kamulyan.

Mengingat target pelaksanaan proyek KCJB pada daerah tersebut sudah mundur dari jadwal yang seharusnya, maka kami akan segera memulai pelaksanaan konstruksi proyek KCJB dan pekerjaan relokasi Fasos Fasum lainnya. (JSRW)

To Top