Hukum

Pengacara Beringin Sigalingging Ungkap Sejumlah Kejanggalan di Surat Perdamaian dari Nahot Simbolon

Beringin Sigalingging, SH, Kuasa Hukum Koryorta Veronika. Foto (istimewa)

Jakarta, VoIR IndonesiaTerdakwa pemukulan yang dilakukan Nahot Simbolon dan Roma Adong Uli Manalu (RAUM), istri Nahot kepada korban Koryarta Veronika dikabarkan telah berdamai secara kekeluargaan.

Informasi tersebut dimuat di salah satu media online radarnews.id, Selasa (9/6/2020) dengan judul Kasus Kepala Desa Nahot Simbolon Sudah Terselesaikan Secara Kekeluargaan, Dilaporkan Kembali. Pernyataan Korban Diduga Tidak Sesuai Dengan Hasil Ver.

Menanggapi informasi yang beredar ini, pengacara Koryarta, Beringin Sigalingging, SH membeberkan sejumlah kejanggalan di surat perdamaian yang diklaim sebagai bukti perdamaian antara Nahot Simbolon dengan dengan korban, Koryarta Veronika.

“Selaku kuasa hukum korban, perlu kami jelaskan dan beritahukan terkait surat perdamaian tertanggal 17 November 2019 lalu yang diklaim pihak Nahot Simbolon sebagai terdakwa telah selesai dan berdamai memliki sejumlah kejanggalan. Itu tidak berimbang, salah kamar atau kabur,” ujar Beringin didampingi Harlan Feronius Manalu, SH dan Gunawan Manalu, SH kepada VoIR Indonesia di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Sejumlah Kejanggalan

Berikut sejumlah bukti kejanggalan di surat perdamaian tersebut. Pertama, pihak pertama dibuat atas nama Lindung Hasugian yang seharusnya pihak pertama ini ialah Koryarta Veronika sebagai korban dan secara hukum bahwa atas nama Lindung Hasugian tidak bisa mewakli dari pihak korban atau pihak dari keluarga Tumanggor karena belum sah secara negara (belum ada akte kawin dari dukcapil) dan secara adat.

Kedua, bahwa yang bermasalah adalah pihak kedua yakni Nahot Simbolon, akan tetapi di dalam surat perdamaian tersebut ada tandatangan Kepala Desa Siamabaton Pahae yang seharusnya tepat diposisi diketahui, dan ditandatangani oleh tokoh masyarakat setempat karena si pelaku adalah kepala desa.

“Ini sangat jelas dipaksakan karena terdakwa melakukan dua kali tandatangan sehingga perdamaian itu sangat kelihatan lucu,” ujar Beringin yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum DPC Pemuda Batak Bersatu Jakarta Barat itu.

Ketiga, bahwa menurut pengakuan saudara Lindung Hasugian, surat perdamaian tersebut ditandatangani saudara Lindung Hasugian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, bukan tanggal 17 November 2019 bertempat di Desa Simanuk Manuk, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapteng yang diajukan oleh Nahot Simbolon bersama istrinya Roma Adong Uli Manalu (RAUM) disaksikan oleh Dermawan Simamora, berserta Tota Manalu sebagai supir. Mereka sengaja datang dari Desa Siambaton Pahae ke Desa Simanuk Manuk untuk mendapatkan tandatangan saudara Lindung Hasugian dengan alasan sangatlah penting. 

Keempat, bahwa surat perdamaian tersebut telah ditandatagani pihak Binmas atas nama Affandi NRP. 70080291 tanpa mencantumkan Binmas dari mana, apakah dari Tarabintang, Parlilitan atau dari Pakkat.

Surat Perdamaian pertama dengan satu materai 6000. Foto (Beringin Sigalingging)

Kelima, di surat perdamaian tersebut Koryarta Veronika (korban) tidak membubuhkan tandatangan dengan alasan karena sakit. Padahal sesuai informasi yang pihak pengacara korban, Koryarta Veronika tidak benar sakit. Ini jelas pembohongan publik.

Selain kelima bukti tersebut, yang paling membingungkan, sambung Beringin yakni bahwa surat perdamaian yang beredar sebelumnya tertera hanya satu tanda materai 6000, akan tetapi, baru baru ini beredar lagi surat perdamaian yang ternyata sudah memiliki dua materai 6000 dan ada juga pengesahannya entah darimana, kalau gak salah pengesahan tersebut dari kantor pos.

Baca Juga:  #GEKIRA Berbagi Kasih Bantu Warga Nias Barat Terdampak Covid-19 di Jabodetabek

Termasuk, yang paling membingungkan pihak kuasa hukum korban bahwa di surat perdamaian asli itu ada tanda pengesahan atau legalisir yang kami duga dilakukan oleh pihak kantor pos.

“Jika surat perdamaian tersebut dijadikan pembuktian dari pihak terdakwa seharusnya foto copinya yang dilegalisir, bukan aslinya, sehingga kami beranggapan dan menduga surat perdamaian tersebut kabur, dan tidak tepat sasarannya,” jelasnya.

Beringin juga mengkritisi berita yang dibuat di salah satu media online yang tidak menerangkan perilaku yang tidak terpuji dari terdakwa. Terdakwa menabrak korban menggunakan sepada motor dinas, pemukulan oleh terdakwa yang dilakukan memakai sandal, dan tidak diterangkan berapa kali terdakwa mendorongnya, dan juga di dalam video tersebut terdakwa RAUM berteriak dan mengatakan bahwa korban bukan orang kampung sini, padahal korban benar-benar penduduk asli Desa Siambaton Pahae yang dibuktikan berdasarkan NIK 1216096305780021.

Oleh karena itu, melihat sejumlah bukti dan kejanggalan di surat perdamaian yang beredar, Beringin dan tim pengacara korban menegaskan agar terdakwa lebih baik mengakui saja perbuatannya dan mengatakan permintaan maaf kepada korban dan keluarga supaya ada keringan para terdakwa nantinya.

“Karena sangat terang dan jelas di dalam video yang viral tersebut bahwa Kepala Desa Siambaton Pahae dan istrinya bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap klien kami,” ujar Beringin.

Selang beberapa waktu, muncul lagi surat perdamaian dengan dua materai 6000. Foto (Beringin Sigalingging)

Juga, sangat jelas di dalam video yang beredar tersebut bahwa Kepala Desa Siambaton Pahae tersebut menabrakkan kereta (sepeda motor) dinasnya yang merupakan fasilitas negara, lalu memukul serta mendorong klien kami sampai beberapa kali.

Beringin mengingatkan kereta dinas atau fasilitas negara yang dipakai seorang pejabat publik tidak diperbolehkan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap siapa pun karena sangat jelas mencoreng nama baik pemerintah. Apalagi seorang kepala desa sebagai teladan, contoh dan pengayom, sesalah apa pun masyarakatnya, seharusnya seorang kepala desa harus bijak menyelesaikan permasalahan tersebut bukan malah melakukan kekerasan terhadap warganya apalagi seorang perempuan yang tidak berdaya.

Beringin juga mengkritisi berita yang beredar bahwa Kasat Binmas Polsek Pakkat, AIPTU Affandi bertindak sebagai saksi di dalam surat perdamaian tertanggal 17 November 2019 lalu itu.

Lagi-lagi pengacara muda itu mempertanyakan apakah ada Kasat ditingkat Polsek? Tentu kata Beringin, pihaknya masih beranggapan dan menduga bahwa hal ini pembohongan publik.

Bahkan, katanya, secara tidak langsung, berita tersebut merugikan pihak Polres Humbang Hasundutan (Humbahas), Kejaksaan Negeri Humbahas dan Pengadilan Negeri Tarutung.

Beringin dan tim pengacara korban masih yakin dan percaya kepada pengadilan negeri Tarutung bahwa majelis hakim yang menangani perkara pengeroyokan dan penganiayaan kliennya itu sangat profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan.

“Kami yakin bahwa pengadilan negeri Tarutung tidak akan bisa diintervensi siapapun, apalagi terkait penangguhan penahanan, dan kami berharap tetap dilakukan penahanan terhadap terdakwa supaya ada efek jera dan tidak ada orang yang mencontoh perbuatan yang tidak terpuji tersebut. (*)

To Top