Keamanan

Pak Bupati Humbahas, Kog Tidak Ada Posko Pemeriksaan Covid-19 di Pintu Masuk?

Tampak Dinas Perhubungan HUmbahas melakukan pemeriksaan dengan mendata para penumpang yang masuk ke Humbang Hasundutan. Foto/Dedi

HUMBAHAS, VoIR – Sejumlah LSM dan organisasi masyarakat yang berdiri di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat menyesalkan sikap pemerintah setempat yang tidak mendirikan posko pemeriksaan suhu tubuh para pendatang di setiap pintu masuk terkait menangkal penyebaran covid-19.

Kekesalan itu disampaikan, Ketua LSM Pembela Kebenaran Rakyat (Pakar) Sudirno Lumbangaol dan Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lambok Situmeang, secara terpisah, Jumat (27/3).

Sudirno mengatakan pemerintah Humbang Hasundutan sampai saat ini tidak ada mendirikan posko pemeriksaan kesehatan para pendatang di setiap pintu masuk untuk mengantisipasi penularan virus corona atau covid-19.

Padahal, sambung Sudirno, salah satu upaya pencegahaan penyebaran virus corona itu menurutnya adalah pemeriksaan tersebut palinglah tepat untuk dilakukan demi mendeteksi suhu tubuh pada setiap penumpang kendaraan dan pengguna jalan lainnya yang melintas di pintu masuk ke daerahnya tersebut.

Di samping, pemerintah memberikan bantuan berupa wedang jahe dan penyemprotan disinfektan serta vitamin C.

“Ini merupakan upaya untuk mendeteksi virus corona terutama yang masuk ke Humbang Hasundutan dari luar daerah,” sebutnya.

Lebih lanjut dikatakanya, dalam pendirian posko tadi, ia melihat baru dinas perhubungan yang tanggap namun tanpa dilengkapi dengan alat kesehatan.

“Memang ada, tapi tidak efektif karena yang mendirikan posko kesehatan adalah dinas perhubungan,” katanya.

Untuk itu, ia berharap, bupati dapat mendirikan posko kesehatan pemeriksaan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sekaitan covid-19 itu.

“Semoga petugas berwenang terbuka untuk mendirikan posko ini sehingga kita terhindar dari covid-19 ini,” harapnya.

Senada disampaikan Lambok Situmeang. Menurut dia, dalam situasi itu pemerintah tidak tanggap dalam memerangi covid-19.

“Tidak cukup hanya bagi-bagi wedang jahe, penyemprotan dan vitamin C, jika posko kesehatan tidak ada,” ucapnya.

Disebutkannya, ada beberapa perbatasan atau wilayah yang berbatasan dengan wilayah Humbang Hasundutan. Jalur darat, Kecamatan Pakkat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan jalan lintas Provinsi Sumatera Utara menuju Kecamatan Parlilitan ke Kabupaten Pakpak Bharat.

Kemudian, Kecamatan Paranginan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara dengan dua jalur, mulai jalur pintu masuk simpang Siborong-Borong Tapanuli Utara dan Muara. Dan, Kecamatan Pollung berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

“Di samping, Kecamatan Baktiraja berbatasan dengan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara,” sebutnya.

Sementara, untuk jalur sungai, kata dia, Kecamatan Baktiraja yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba.

Untuk itu, ia berharap, pemerintah harus proaktif dalam situasi covid-19, karena dengan upaya itu maka penyebaran virus dapat diminimalisir.

Baca Juga:  Cegah Covid-19, Perantau Asal Humbahas ini Bantu 1000 Vitamin C dan 500 liter Hand Sanitizer

“Mengingat perlintasan di kabupaten ini, perbatasan masuk dari Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir, Dairi serta Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Tapanuli Tengah,” ujarnya.

Politisi Gerindra Minta Pemkab Segera Diirikan

Politisi Partai Gerindra Moratua Gajah meminta pemerintah segera mendirikan posko kesehatan di setiap pintu masuk.

“Kita himbau petugas kesehatan harus hadir dan siaga di tempat-tempat strategis seperti jalur masuk, selain petugas dinas perhubungan yang kita lihat,” imbuhnya.

Menurut anggota dewan yang sudah dua periode ini, kebijakan itu dilakukan sebagai upaya mencegah adanya penyebaran covid-19 dan dinilai itu sangat perlu serta harus dilaksanakan.

“Itu adalah solusi terbaik dari pada tidak sama sekali untuk menjaga agar masyarakat tenang dan tidak panik,” tegasnya.

Apalagi, kata dia, pengawasan atau pemantauan itu hanya menggunakan alat suhu tubuh badan.

“Itu hanya memastikan bagi para pendatang maupun ada warga yang baru pulang dari daerah lain benar-benar steril. Jika ada yang berciri-ciri covid-19, maka cepat ditangani,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan Jaulim Simanullang membenarkan pihaknya ada mendirikan posko di tiga wilayah perbatasan. Diantaranya, sebutnya, Desa Nagasaribu, Kecamatan Lintong Nihuta perbatasan Kecamatan Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara, Desa Bahalimbalo Kecamatan Paranginan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara.

Dan terakhir, di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

“Jadi khusus Dishub, kita hanya mendata asal dan kalau ada masuk dari daerah terpapar kita akan catat dan melaporkan ke dinas kesehatan,” katanya saat dihubungi.

Menurut Jaulim, pendirian posko yang dilakukan sebagai inisiatif mereka sendiri untuk mencegah penularan covid-19 biarpun tanpa dibantu alat kesehatan.

“Pada prinsipnya apa yang kami lakukan untuk menangkal dan minimal bisa mendata orang yang masuk ke Humbang atau setidaknya menyadarkan masyarakat untuk melapor,” katanya.

Disinggung, kenapa tidak didampingi tim Gugus Covid-19, Jaulim mengaku kurang tahu.

“Informasi kami dengar kenapa belum bisa dibentuk karena peralatan belum datang, semisal termometer masih dalam proses pemesanan sehingga belum memadai jumlahnyaa. Kemudian, fasilitas yang lainya kesehatan belum datang. Jadi sembari menunggu itu, dari segi perhubungan kami lakukan minimal mendata penumpang,” bebernya.

Dikatakanya, sekaitan pendirian posko kesehatan di setiap pintu masuk, dia menganggap sangatlah tepat untuk mengantisipasi penyebaran covid-19. Setiap pendatang, kata dia, wajib diperiksa sehingga dapat diketahui penularan covid-19 masuk ke Humbang Hasundutan.

“Betul, seharusnya seperti itu diperiksa, agar tidak menular kepada masyarakat Humbang Hasundutan,” katanya. (dedi)

To Top