Politik

Pengamat: 5 Poin Pasal Krusial dalam RUU Ibu Kota Negara

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing sebut ada 5 poin pasal krusial RUU IKN. Foto Dok. Istimewa

Jakarta, VoIRBisa jadi di penghujung tahun ini, draft Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) akan selesai disusun dan diajukan ke DPR RI untuk mendapat pembahasan serta kemudian disahkan menjadi UU.

Demikian dikatakan Emrus Sihombing Pengamat Komunikasi Politik, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner dalam rilisnya yang diterima redaksi VoIR, Selasa (10/09/2019).

Dari perspektif komunikasi politik, menurut Emrus, ada beberapa pasal krusial yang perlu dimuat dalam RUU agar cita-cita IKN yang baru benar-benar dapat direalisasikan di Kaltim, untuk mewujudkan “mimpi” bersama memiliki ibu kota yang bersih, hijau, smart, indah, teratur dan memiliki peradaban tinggi.

Pertama, dalam RUU IKN memuat agar pilpres-pilpres yang akan datang menghindari mengkampanyekan pembatalan pembangunan IKN. Hal ini sangat penting agar ke depan pembangunan IKN tidak dipolitisasi dalam agenda politik lima tahunan, sehingga tidak terjadi seperti di Jakarta mengkampanyekan penghentian pembangunan di area reklamasi.

Kedua, dalam RUU IKN dicantumkan interval waktu pembanguan IKN selesai paling lambat 20 tahun, misalnya, setelah ditetapkan dalam UU.

Baca Juga:  Bank Dunia Sebut Proyek Infrastruktur RI Berkualitas Rendah

Ketiga, dalam RUU IKN mencantumkan agar setiap presiden terpilih wajib menyelesaikan pembangunan IKN per lima tahunan yang sudah ditetapkan/diagendakan dalam RUU IKN ini.

Keempat,  dalam RUU IKN ini agar Gubernur/Kepala Daerah IKN yang pertama ditetapkan oleh Presiden, selanjutnya dipilih langsung oleh warga masyarakat yang memiliki KTP di wilayah IKN yang baru.

Lebih menarik lagi, ditambahkan Emrus, bila Gubernur  IKN dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia pada pemilu serentak lima tahunan. Dengan demikian, Gubernur sebagai pimpinan IKN Republik Indonesia, sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

Atau kemungkinan lain, Gubernur IKN  ditetapkan dan diberhentikan oleh presiden. Jadi, pimpinan IKN,  setingkat menteri.

Kelima, dalam RUU IKN, ibu kota ini terdiri lima Kota Madya yang dipimpin oleh masing-masing seorang Walikota, tanpa Wakil Walikota. Atau IKN hanya satu Kota Madya tanpa Walikota. Gubernur/Kepala Daerah hanya dibantu oleh satu Wakil Gubernur dengan seperangkat Kepala Dinas sesuai kebutuhan. (tio)

To Top