Hukum

Tim Hukum BPN Temukan Soal Dana Kampanye, dalam Waktu 13 Hari Kekayaan Jokowi Bertambah sampai 13 Miliar

Foto Dok. Republika

VoIR, JakartaTim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi memiliki temuan lain soal perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres).

Berdasarkan rilis yang diterima redaksi VoIR dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, ada beberapa poin yang menunjukkan adanya tudingan penerimaan dana kampanye, Rabu (13/6/2019).

“Kami menemukan fakta Pasangan Calon 01 IR. Joko Widodo – Prof. Dr. (HC). K.H. Ma’ruf Amin (paslon) 01 dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye,” tulis Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto.

Jumlah dana kampanye tersebut terdiri dari Rp 19.508.272.030,00 dalam bentuk uang dari Jokowi.

Sementara dalam bentuk barang tertuliskan Rp 25.000.000,00.

Lalu, BPN mencocokkan sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN yang diumumkan pada 13 April 2019.

“Harta kekayaan berupa kas dan setara kas hanya berjumlah Rp 6.109.235.704 (atau Rp 6 miliar),” tulisnya.

“Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari saja, harta kekayaan Jokowi berupa kas dan kas setara bertambah hingga Rp 13 miliar?,” tambahnya.

Jika diperbandingkan, Jokowi memiliki harta kas dan setara kas sebesar Rp 6 miliar di tanggal 12 April 2019, lalu dilaporkan untuk dana kampanye berdasarkan sumbangan pribadi pada tanggal 25 April sebesar Rp 19 miliar.

Rilis dari Tim Hukum BPN

Pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut juga ditemukan sumbangan dari 3 kelompok bernama: Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan  Pengusaha Muda Semarang, Total sumbangan Rp 33.963.880.000 (tiga puluh tiga miliar  sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Baca Juga:  Formappi Nilai Aneh Putusan Bawaslu Terkait OSO

Namun diketahui, bahwa alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama.

Di bagian akhir rilis tersebut ditulis, fakta di atas, menegaskan adanya pelanggaran atas asas prinsip KEJUJURAN dan KEADILAN dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

Hal tersebut juga melanggar Pasal 525 UU No. 7 Tahun 2017. Hal di atas juga menjelaskan ada isu moralitas yang seharusnya menjadi “concern” dalam penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden. MK sebagai the guardian of constitution dan the protector of democracy  patut menggali lebih dalam hal ini guna mewujudkan keadilan substantif. []

To Top