Hukum

BPN: Bukti Link Berita Diatur UU ITE

Foto Dok. VOA

VoIR, Jakarta – Anggota Tim Advokasi BPN Habiburokhman meyakini gugatan sengketa pilpres yang dilayangkan oleh pihaknya akan diterima hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam laporan gugatan yang disampaikan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terdapat 51 barang bukti gugatan ke MK, dan 35 bukti diantaranya berupa dokumen yang berasal dari tautan pemberitaan.

Menyoal masalah ini, Habiburokhman mengatakan bukti link pemberitaan diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1).

“Soal bukti link berita saja kita sudah unggul, mereka yang menolak harus baca Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau cetakannya adalah bukti yang sah,” tulis Habiburokhman dalam akun Twitternya, @habiburokhman, yang dikutip Minggu (2/6).

“Namun tentu saja bukti elektronik tersebut tidak akan berdiri sendiri dan tidak digunakan untuk membahas soal rekapitulasi, tapi untuk memperkuat argumentasi soal banyak dugaan abuse of power dan TSM lain,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Ali Lubis mengaku tidak ingin berandai-andai jika laporan pihaknya ditolak oleh hakim MK. Hal ini terkait isu yang beredar bahwa gugatan pihak Prabowo-Sandi bakal ditolak.

Baca Juga:  KPK Dikabarkan Tangkap Tangan Ketua PPP Romahurmuziy

“Terkait isu yang beredar di luar, kami tidak ingin berandai-andai ya, kita biarkan saja. Kami sangat yakin dan optimis. Justru komentar pesimis itu menjadi motivasi Tim pengacara untuk membuktikannya di persidangan kalau isu itu tidak benar,” ujar Ali.

Ali juga menyampaikan agar semua pihak bisa bersikap realistis dan objektif terkait banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres 2019.

“Sekarang gini, kita harus realistis. Mari kita tanya pada hati nurani kita, apa benar tidak ada kejanggalan? Apa pengumuman hasil KPU di tengah malam itu wajar? Apa kesalahan Situng yang begitu banyak wajar? Kenapa KPU tidak menyelesaikan persoalan tentang dugaan DPT bermasalah hingga akhir masa pencoblosan, apa ini semua wajar?” kata Wakil Ketua ACTA ini.

Diketahui pada 14 Juni 2019 akan diadakan sidang perdana sengketa Pilpres 2019, dan dalam sidang tersebut hakim akan memutuskan untuk menerima atau menolak gugatan pihak Prabowo-Sandi. [dod]

To Top