Politik

Sekjen GEKIRA: Tuduhan Politik Identitas Merugikan Kubu 02

Nikson Silalahi (kedua dari kanan) bersama perwakilan agama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha di acara Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK, Minggu (07/4/2019)

VoIR – Sehubungan telah selesainya pelaksanaan Pilpres/Pemilu 2019 dan beberapa hari ke depan tepatnya pada 22 Mei 2019 KPU akan mengumumkan hasil Pemilu 2019, Redaksi VoIR mewawancarai Nikson Silalahi (NS) selaku Sekjen Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) organisasi sayap Partai Gerindra. Nikson juga adalah anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di bidang Direktorat Media Komunikasi. Berikut hasil wawancaranya.

VoIR: Bagaimana tanggapan Bapak Nikson dengan pelaksanaan Pilpres 2019? 

NS: Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras semua pihak yang berusaha mensukseskan pelaksanaan Pilpres 2019; saya merasakan pelaksanaan Pilpres 2019 ini tidak lagi mencerminkan Pesta demokrasi, tapi dukacita demokrasi. Laporan yang menyatakan ratusan petugas KPPS yang meninggal dan ribuan petugas lainnya yang mengalami sakit adalah dukacita besar untuk kita semua.

Selaku pribadi dan selaku anggota BPN, saya turut belasungkawa kepada para korban dan keluarga besarnya dan secara khusus untuk korban yang meninggal saya mendukung pernyataan capres 02 Pak Prabowo Subianto agar dilakukan visum/autopsi untuk memastikan penyebab kematian para korban demi menghindari dugaan-dugaan para pihak yang bisa menimbulkan suasana tidak baik bagi bangsa ini.

Saya juga mengharapkan perhatian yang lebih maksimal dari pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang cepat dan sistematis untuk menjaga kondisi kesehatan para penyelenggara pemilu bahkan masyarakat yang terlibat dalam penuntasan proses penetapan hasil Pemilu 2019.

Kita juga membaca laporan di media; utamanya di media sosial yang menyampaikan bahwa banyak anak bangsa ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya oleh berbagai hambatan. Pihak TKN maupun BPN juga sama-sama menyampaikan kekurangpuasan atas temuan mereka di lapangan yang intinya menduga ada kecurangan-kecurangan.

Hal-hal diatas patut diduga mencerminkan bahwa pelaksanaan Pilpres 2019 terindikasi tidak profesional, terindikasi tidak jujur; akibatnya tentu terindikasi tidak adil. Kondisi ini sangat menyedihkan apalagi ditambah dengan pertentangan opini kubu pendukung 01 dan kubu pendukung 02 yang terasa semakin tajam dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Kondisi saat ini menurut saya sangat membutuhkan keseriusan dari berbagai pihak untuk mengedepankan akal sehat dan hikmat yang sungguh-sungguh di dalam setiap kata dan tindakan. Masa depan NKRI sangat bergantung pada cara anak bangsa ini menyikapi hasil Pemilu 2019.

Saya berharap kedua paslon dan para pemangku kepentingan menyadari ini sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang sejuk menjelang penetapan hasil Pemilu pada 22 Mei mendatang.

VoIR: Ada tuduhan bahwa BPN menggunakan politik identitas dalam Pilpres, apa tanggapan Bapak?

NS: Tuduhan-tuduhan semacam ini sejak sebelum pelaksanaan Pilpres sudah banyak dihembuskan beberapa pihak, bahkan terasa aneh saat ini manakala pelaksanaan pilpres sudah selesai masih ada pihak yang menuduhkannya ke BPN dan kubu pendukung 02.

Saya cenderung menganggap bahwa tuduhan-tuduhan itu lebih ditujukan pada mendiskreditkan paslon 02 dan pendukungnya.

Sebagai Sekjen Gerakan Kristiani Indonesia Raya, organisasi sayap Partai Gerindra yang juga anggota BPN saya tahu betul karakter Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno, mereka adalah nasionalis tulen, pejuang politik yang siap berkorban untuk keutuhan NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Dalam acara-acara Partai Gerindra bahkan acara yang dilakukan oleh koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi, kebersamaan komunitas yang terdiri dari berbagai agama selalu terlihat solid dan damai.

Pada acara kampanye akbar Prabowo-Sandi di GBK yang diisukan pihak tertentu hanya akan diikuti atau dimonopoli umat beragama muslim, saya turut menjadi saksi bahwa perwakilan berbagai agama termasuk Kristiani (Protestan & Katolik) mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, harapan, bahkan menyampaikan doa di hadapan massa yang memadati GBK pada saat itu. Semua saling menghargai dalam sebuah toleransi yang sejuk dan damai.

Saya masih ingat satu hari sebelum pelaksanaan Pilpres, Pak Prabowo dan Pak Sandi mengundang perwakilan berbagai agama untuk hadir di rumah Kartanegara IV dan mengadakan doa lintas agama demi kesuksesan Pemilu/Pilpres 2019. Di hadapan petinggi partai koalisi: PKS, PAN, Demokrat, Berkarya, dan Gerindra; perwakilan seluruh agama mendapatkan kesempatan yang sama untuk menghaturkan doa.

Baca Juga:  Ekuador Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Fakta bahwa di acara-acara di ruangan terbuka maupun tertutup bahwa secara jumlah teman-teman muslim lebih banyak adalah hal yang wajar, karena negeri kita terdiri dari mayoritas umat muslim. Tuduhan-tuduhan penggunaan politik identitas kepada kubu 02 adalah bagian dari opini sesat yang dihembuskan pihak-pihak yang takut paslon 02 memenangkan Pilpres 2019.

Opini-opini sesat ini faktanya banyak menggerus suara kubu 02. Pun kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menangkal opini-opini ini, nyatanya kami kubu 02 sangat dirugikan. Kami mendapatkan laporan, suara 02 bahkan para caleg non muslim Partai Gerindra, suaranya menurun di daerah-daerah non muslim.

Besar dugaan kami hal ini terjadi karena opini sesat yang menyatakan kubu 02 dan partai Gerindra melakukan politik identitas semisal pendukung intoleransi, islam garis keras, mau mendirikan khilafah. Padahal ini hanya opini sesat dari orang-orang berpikiran kerdil yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompoknya dibanding kepentingan keutuhan, keamanan dan kenyamanan anak bangsa di NKRI.

VoIR: Saat ini juga lagi ramai isu yang menyatakan akan ada People Power; bagaimana Bapak menyikapi fenomena ini?

NS: Pepatah lama menyatakan ‘berani karena benar, takut karena salah’. Sesungguhnya tidak ada alasan pihak manapun mengkuatirkan suatu keadaan akibat sebuah kompetisi manakala kompetisi itu berjalan secara jujur dan adil. Adalah hal yang aneh bagi orang Indonesia yang berakal sehat; manakala mengkritik dimaknai dengan pemberontakan.

Dalam negara demokrasi, jaminan kebebasan berpendapat adalah keniscayaan. Negara tidak boleh muncul sebagai lembaga pengendali kebenaran dengan standar orang-orang yang duduk di kekuasaan. People power bila dimaknai sebagai demonstrasi masyarakat luas turun ke jalan untuk menyampaikan pendapatnya menurut saya adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, yang penting pelaksanaannya tertib, damai, dan tidak melanggar hukum di Negara kita.

Persaudaraan bangsa kita sangat tinggi, menang atau kalah pada akhirnya akan diterima kedua kubu ketika kompetisi itu berjalan profesional, jujur, dan adil. Kebebasan berserikat dan berkumpul dilindungi oleh undang-undang kita. Aturan hukum di Negara kita sudah cukup jelas dalam memaknai suatu peristiwa; yang penting hukum harus adil tanpa pandang bulu. Jangan tajam ke kubu yang dianggap berbeda, sebaliknya tumpul kepada kubu yang dianggap sama. Pelaksanaan hukum yang adil tanpa pandang bulu oleh para penegak hukum akan memastikan semua kubu akan taat hukum dan aturan di negeri ini.

VoIR: Apa harapan Bapak dalam menyambut hari H pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019?

NS: Saya berharap kedua paslon capres/cawapres, tim sukses atau badan pemenangan paslon, penanggungjawab jawab lembaga-lembaga penyelenggara pilpres, para tokoh bangsa; mau jujur mengakui bahwa Pilpres saat ini kurang berhasil menjalankan aspek profesional, jujur, dan adil.

Setelah ada pengakuan bersama itu, lalu ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi untuk mencarikan solusi bersama; mentabulasi persoalan-persoalan yang terjadi semisal temuan meninggalnya ratusan petugas KPPS dan ribuan korban sakit, kasus-kasus yang diduga kecurangan;  termasuk bila disepakati bersama harus memulai dari awal penyelenggaraan kompetisi yang profesional, jujur, dan adil.

Ini tentu bukan hal yang mudah. Selain soal dana, waktu, juga dibutuhkan kebesaran jiwa untuk membiarkan kemungkinan kubunya kalah oleh karena penyelenggaraan yang tidak bisa lagi terintervensi kubu manapun.

Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena hanya itu jalan agar bangsa ini tidak terpecah, karena hanya ini yang bisa membuat bangsa ini kembali bersatu. Apabila hal ini tidak dilakukan, saya kuatir justru setelah pengumuman KPU pada 22 Mei 2019 nanti akan terjadi gonjang-ganjing yang menimbulkan perpecahan yang lebih terbuka dan meluas. Kita bersama tentu tidak menginginkan hal ini terjadi.

Rekonsiliasi kedua kubu paslon dan para penyelenggara Pilpres sebelum 22 Mei adalah langkah yang tepat dan menghadirkan solusi yang menyejukkan.”

Mudah-mudahan Tuhan membukakan hati dan pikiran para pemimpin kita itu agar lebih mengedepankan kejujuran dan kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan keutuhan, keamanan dan kenyamanan NKRI dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. []

To Top