Hukum

Diduga Terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Putusan, Labora Sitorus Laporkan Artidjo Alkostar ke Bareskrim Polri

Labora Sitorus. Foto (Nasional Tempo co)

Jakarta, (VOIR)Masih ingat sosok Aiptu Labora Sitorus, orang terkaya di kota Sorong, Papua Barat, terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak, dan pembalakan liar kayu?

Laki-laki kelahiran Banjarmasin, 3 November 1961, itu telah divonis Mahkamah Agung dengan 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Ia kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang menuntut keadilan.

Anggota Kepolisian Resor (Polres) Raja Ampat, Papua Barat, itu merasa dizalimi selama proses hukumnya berlangsung.

“Dalam kasus saya, terkesan ada rekayasa dan dipaksakan. Mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penahanan sampai dengan putusan MA,” kata Labora melalui surat yang dikirimkannya kepada Kepala Bareskrim Polri terkait dugaan telah terjadinya tindak pidana pemalsuan Surat Vide Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dalam Petikan Putusan dan Salinan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI atas nama terpidana Labora Sitoras nomor 1081 K/PID.SUS/2014.

Surat Lapora Sitorus yang ditujukan kepada Bareskrim Polti

Menurut Labora, keanehan proses hukum yang dialaminya antara lain, tidak adanya Surat Perintah Penahanan (SP2) atas dirinya dalam berkas yang ada di Lapas Cipinang.

“Surat SP2 itu baru diketahui setelah istri saya menanyakan secara tertulis melalui surat kepada Kepala Lapas Cipinang. Padahal yang sebenarnya SP2 merupakan syarat mutlak yang harus ada untuk menahan seseorang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999,” ujarnya dalam suratnya yang juga dikirim ke redaksi VOIR baru-baru ini.

Keanehan lainnnya adalah, kata Labora, kenapa hanya dirinya yang menjadi ‘sasaran’ tanpa ada orang lain yang turut terlibat, meskinya kan harus ada tersangka lainnya.

Oleh karena itu, ia mengirimkan surat laporan kepada Kepala Bareskrim Polri terkait apa ia alami yaitu telah terjadi tindak pidana tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh saudara DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM dan kawan-kawan yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim perkara dalam tingkat kasasi Mahkahmah Agung RI.

Adapun locus dan tempos delictie serta uraian tentang peristiwa pidananya pada tanggal 17 September 2014 bertempat di kantor Mahkamah Agung RI jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terjadi tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini korban Labora Sitorus.

Upaya yang dilakukan korban selama ini untuk menuntut kebenaran dan keadilan adalah dengan cara melapor kepada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan oleh Komnas HAM, laporannya telah direspon selanjutnya melakukan Eksaminasi Proses dan Putusan Hukum. Hasil/kesimpulan dari Komnas HAM yang kemudian bisa digunakan sebagai uraian fakta.

Hasil Eksaminasi Komnas Ham Menunjukkan Adanya Penyalahgunaan Wewenang

Selain itu, lanjut Labora, sejak awal kasusnya mencuat, pihak Komnas HAM juga telah menemukan kejanggalan.

Labora menjelaskan, bahwa Komnas HAM melalui Keputusan Ketua Komnas HAM No 041/KOMNAS HAM/XI/2015 tanggal 23 November 2015 telah membentuk Tim Eksaminasi yang bertujuan memberikan kekuatan rekomendasi Komnas HAM dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum terhadap setiap warga negara.

Laporan Hasil Eksaminasi Proses dan Putusan Hukum Labora Sitorus

Labora juga menjelaskan bahwa tim eksaminasi ini telah mengeluarkan laporan hasil eksaminasi dan putusan hukum Labora Sitorus pada bulan Desember 2015 yang diantaranya berisi sebagai berikut, Telah terjadi kesalahan fatal dan serius dalam menetapkan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum pidana (Error in Persona), yang mengakibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan (eksekusi) yang direkayasa dan dipaksakan (Error in Procedure) yang pada akhirnya menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan pengabaian terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Baca Juga:  Sekdakab Humbahas ‘Ogah’ Sebut Jumlah Kehadiran PNS Pasca Libur Akhir Tahun

Labora menambahkan, tim eksaminasi juga berkesimpulan telah tejadi tindak pidana oleh polisi, jaksa dan hakim yang dalam kriminologi disebut sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh negara (state crime) yang melanggar hak asasi dirinya.

Tidak sampai di situ, tim eksaminasi juga menyimpulkan bahwa amar putusan MA No. 1081K/PID.SUS sekadar mencocokkan dengan ketentuan pasal 197 KUHAP, maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Sehubungan dengan temuan fakta Komnas HAM tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan rumusan unsur pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, menurut hemat pelapor setelah dicermati putusan Mahkamah Agung dimaksud banyak ditemukan pasal-pasal KUHAP yang seharusnya dipedomani oleh Hakim Agung temyata banyak pasal KUHAP yang disimpangi. Pasal-pasal di dalam KUHAP diabaikan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh saudara DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM antara lain pasal 200 KUHAP yang berbunyi surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Dalam pertimbangan hukumnya, DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM telah bertindak melampaui kewenangannya sebagai hakim Judex Yuris karena dalam putusan aquo di satu sisi setuju dengan pendapat hakim tingkat banding yang dimintakan kasasi seyogianya format putusan adalah menguatkan putusan yang dimintakan kasasi tersebut sekadar melakukan perbaikan tentang tingginya pidana dan besarnya denda, tetapi dalam perkara aquo atau di sisi lain justru membatalkan dengan mengadili sendiri tanpa uraian atau pendapat hukum yang logis, lagi pula sebagai wujud pertanggungjawaban dalam membuat putusan akhir baik dalam petikan putusan dan salinan putusan, tidak ada yang membubuhkan tandatangan, dengan demikian palapor berpendapat bahwa putusan aquo illegal karena tidak terdokumentasi di Mahkamah Agung RI dengan kata lain putusan tersebut adalah PALSU.

Selain itu dilihat dari segi formal surat penunjukkan majelis berupa surat perintah penunjukkan Hakim Agung dari Ketua Mahkamah Agung tidak terlampir dalam putusan. Dengan demikian, unsur pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi antara lain: DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM sebagai pelaku utama/intelektual dader, saudara Prof. DR. Surya Jaya, SH., M.HUM dan saudari Sri Murwahyuni, SH., MH yang dibantu oleh saudari Mariana Sondang Panjaitan, SH., MH, Panitera pengganti sebagai pelaku turut serta Vide pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan terlapor saudara Roky Panjaitan, SH yang menggunakan Petikan Putusan aquo dengan menandatangani surat pengantar dalam kapasitas sebagai Panitera Muda Pidana Khusus untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri Sorong, kemudian dijadikan dasar untuk mengeksekusi Labora Sitorus secara hukum sudah memenuhi kualifikasi pasal menggunakan SURAT PALSU vide pasal 263 ayat (2) KUHP.

“Atas dasar hasil eksaminasi Komnas HAM tersebut, saya meyakini saya memang telah menjadi korban atas perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya dan telah dihukum secara semena-mena. Untuk itulah saya maupun keluarga akan terus melakukan perlawanan,” ujar Labora. (Obe)

To Top