Hukum

Terkuak di Persidangan, Pengajuan Kapasitas Megawatt PT NEP Berbeda. Ada Apa?

Fadianov saat diangkat sumpah kedua kalinya sebelum memberikan keterangan saksi pada sidang ke 9 tentang gugatan masyarakat atas ditolaknya izin prinsip Simonggo 2 dengan kapasitas 90 megawatt di PN Tarutung, Selasa (29/1/2019) kemarin. Foto (gam)

Humbahas (VOIR) – Persidangan ini berhubungan dengan gugatan masyarakat atas ditolaknya PT Indonesia Power mendirikan PLTA Aek Simonggo 2, anak dari PT PLN (Persero) yang tidak diberikan izin prinsip dari Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) ke Pengadilan NegeriI (PN) Tarutung, Sumatera Utara.

Terkuak, selama persidangan pada Selasa (29/1/2019) kemarin yang dimulai pukul 18.43 WIB hingga sempat dihentikan sementara pukul 18.46 WIB dan kembali dilanjutkan pukul 18.48 WIB. Muncul berbagai fakta dari keterangan PT Nusantara Energi Permata (NEP) dan saksi dari Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) ITB Firdianov, SE.

Pertama, adanya perbedaan kapasitas megawatt dari PT NEP hingga diberikannya izin prinsip. Dari 85 megawatt menjadi 60 megawatt. Menurut kuasa hukum PT NEP James Pangaribuan, SH,  bahwa kapasitas megawatt PT NEP adalah 60 megawatt bukan 90 megawatt.

“Pak kita berbicara 60 megawatt bukan 90 megawatt,” ucap James saat menunjukkan bundelan berkasnya dihadapan hakim ketua, Hendra Utama Sotardodo kepada saksi Firdianov didampingi kuasa hukum penggugat Hajriun Tumanggor dan Janpiter Tinambunan selaku penggugat.

Kedua, gugatan masyarakat atas izin prinsip ditolaknya PT Indonesia Power yang sanggup dengan kapasitas 90 megawatt, bukan kapasitas 85 megawatt atas izin prinsip kepada PT NEP.

Ketiga, saksi Firdianov mengaku bahwa setiap pengembang harus mengajukan permohonan izin prinsip kepada pemerintah, dengan beberapa tahapan yang panjang. Disebutkannya, sampai tahapan 30 hingga 40 perizinan. Sementara, PT NEP diketahui baru berdiri 21 Juni 2016 dengan pengesahaan pendirian data perseroanya AHU-0029815.AH.01.01.TAHUN 2016.

Disebutkannya, bahwa awal dalam permohonana perizinan, pengembang harus melalui dari masyarakat mulai kepala desa ke masyarakat, camat dan memberikan penjelasan dalam pembangunan tersebut, berupa manfaat.

Yang selanjutnya, permohonan ke pemerintah daerah untuk diterbitkannya permohonan izin prinsip. Yang sebelumnya, perangkat pemerintah yakni Dinas Pertambangan dengan mengeluarkan izin survei. Dan selanjutnya, bersama-sama ke lokasi dengan konsultan pengembang dengan minimal 5 tim dan hasilnya disampaikan layak atau tidaknya.

Selanjutnya, dari survei ke permohonan izin prinsip. “ Tapi kalau layak atau tidaknya hasil survei berupa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPLT) dan pengembang tidak aktif, maka Pemkab tidak dapat mengeluarkan izin prinsip,” terangnya.

Sehabis itu, pemaparan oleh pengembang, berupa analisa resume rencana pembangunan, berapa investasinya, apa manfaat dari Pemkab dan berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan ke Pemkab, manfaat ke masyarakat dan seterusnya.

Baca Juga:  OTT Kendari, Walikota Dan Ayahnya Resmi Jadi Tersangka KPK

“Habis itu keluarlah izin prinsip kemudian rekomendasi izin lokasi. Tapi apakah masuk dalam hutan lindung atau tidak, memang kembali peruntukan tata ruang wilayah,” ungkapnya.

Habis izin lokasi, lanjut Firdianov, kemudian izin lingkungan. Menurutnya, izin lingkungan tentunya pengembang melakukan perizinan kontrak konsultan analisis dampak lingkungan atau amdal.

Sebelumnya, melihat pola pengambilan air atau debit air dengan mengukur berapa subsidi air yang bisa  dipakai untuk pembangkit nanti.

“Nah itu nanti kalau mereka nggak siap maka izin proses di provinsi itu akan habis,” tandasnya.

Namun, sebelumnya ketika izin lingkungan akan keluar, pengembang memiliki dokumen izin, dokumen MMS apakah sudah siap. Setelah pemerintah daerah (Pemda) meminta pengembang agar mempersiapkan dokumen modal, dan sumber daya manusia agar dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. “Sampai di situ tugas Pemkab, selesai,” imbuhnya.

Bahkan, menurut dia lagi, biarpun pengembang mendapatkan izin mulai, kepala desa, pemerintah daerah, provinsi, tidak akan mungkin mendapat persetujuan dari PLN. Hal itu dikarenakan PT PLN lebih membedah lagi dengan menganalisis dokumen.

Sementara itu, fakta-fakta yang muncul di persidangan itu, tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan. Janpiter Tinambunan selaku penggugat mengaku bahwa PT NEP semakin ngawur. Sebab, objek yang digugat tidak sama dengan objek dari Pemkab dan PT NEP, dimana yang digugat adalah PLTA Simonggo 2 kapasitas 90 megawatt. Sedangkan izin prinsip dari PT NEP adalah 85 megawatt dan bahkan dalam FS terakhir PT NEP menunjukkan 60 megawatt.

Sehingga, seharusnya perkara ini tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri Tarutung. Karena lokus kejadian tidak tepat.

“Jadi sidang yang akan dilanjutkan 26-2-2019 mendatang saya akan meminta pertanggungjawaban hakim tentang kekeliruan itu, mengapa lanjut sidang sedangkan objek penggugat dan tergugat adalah berbeda. Jadi kita menganggap bahwa lokasi RUPTL PLN PLTA Simonggo 2, 90 masih tetap steril dan belum ada izin prinsip yang dikeluarkan oleh Pemkab Humbahas adalah 85 megawatt dan bahkan terakhir 60 megawatt,” tegasnya kepada wartawan usai sidang selesai pukul 21.15 WIB.

Sidang yang dipimpin Hendra Utama Sotardodo didampingi dua anggota yaitu Sayed Fauzan dan Saba’aro Zendrato, dilanjutkan pada 26 Februari dengan jadwal mendengar saksi dari tergugat 1 (Pemkab-red) dan saksi tergugat II (PT NEP). (gam)

To Top