Nusantara

Dosen ini Kritik Sekda Humbahas Terkait Jumlah PNS Bolos Kerja

Bantors Sihombing. Foto (facebook Bantors Sihombing)

Medan (VOIR) – Bantors Sihombing, M.Si, Dosen Komunikasi di Universitas Sari Mutiara Medan (USM) mengkritik kinerja Sekdakab Humbang Hasundutan Tonny Sihombing atas tertutupnya informasi jumlah PNS yang bolos kerja pada 31 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 kepada wartawan.

Dalam kritikannya itu, dikatakan bahwa Sekda tidak paham tugas wartawan. Seharusnya, sebagai pejabat pemerintah ataupun pejabat di lingkungan intansi/lembaga pemerintah daerah haruslah terbuka.

” Seharusnya terbuka kepada insan pers khususnya dalam penyampaian informasi kepada wartawan,” jawab Bantors kepada wartawan melalui WhatsApp, Jumat (18/01/2019).

Selain mengajar di USM, Bantors yang juga tercatat pengajar di Akademi Pariwisata dan Perhotelan (APP) Darma Agung Medan mengatakan sebagai pejabat, Sekda harus memahami bahwa informasi merupakan kebutuhan masyarakat. Dan tugas wartawanlah yang menjadi saluran penyampaian.

Sebab, kata Bantors, kerja wartawan bisa membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Karena, liputan wartawan merupakan sistem peringatan dini kepada pemerintah daerah untuk segera bertindak atas situasi tertentu.

Jika pun tidak paham, lanjut Bantors, pejabat itu dapat dikenakan ke dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 8.

“Disebutkan bahwa setiap orang yang menghalangi wartawan untuk mendapatkan informasi kepada masyarakat, bisa diancam pidana dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta,” kata Bantors.

“Wartawan membutuhkan cek silang dan butuh data agar penulisan bisa akurat, sehingga praktek menutup diri dari wartawan harus dihindari,” pintanya.

Namun begitu, Bantors mengaku selayaknya bagi pejabat yang tidak paham akan tugas wartawan, agar dievaluasi. Dan diharapkan kepada pemerintah ke depannya, jika mengangkat para pejabatnya selain mengerti tugas pokoknya, juga paham betapa pentingnya tugas wartawan.

“Jika pejabat tak paham, maka sudah selayaknya dia dievaluasi dari jabatannya. Sebaiknya setiap pejabat yang diangkat harus paham betapa pentingnya tugas wartawan,” harapnya ke depan.

Sekdakab Humbahas Tonny Sihombing sampai saat ini masih bungkam saat ditanya wartawan seputar jumlah tingkat kehadiran pegawai sipilnya (PNS) mulai hari pertama kerja, Rabu (2/01/2019) hingga Kamis (3/01/2019), pasca libur natal 24-25 Desember dan 1 Januari 2019.

Baca Juga:  Dihadapan Pendeta di Surabaya, Hashim Sebut Prabowo Setia Bela Pancasila dan UUD 1945

Padahal, Kementerian PAN-RB menegaskan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, bahwa PNS hanya akan libur pada 24-25 Desember 2018 dan 1 Januari 2019.

Sementara, di lapangan terpantau, mulai 31 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019, ratusan pegawai di Pemkab Humbahas banyak yang bolos kerja.

Apalagi, dalam pasca libur tersebut, tidak ada surat edaran maupun himbauan dari Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor membuat kebijakan kelonggaran jam kerja maupun pulang kerja, dikarenakan daerah mayoritas agama Kristen.

Saat dikonfirmasi, Kamis (3/01/2019) lalu, hingga Jumat (18/01/2019), Tonny tetap bungkam, meski didesak wartawan terkait penjelasan jumlah tingkat kehadiran pegawai sipilnya.

Perlu diletahui, sebelumnya Tonny Sihombing akan memberikan tindakan sanksi terhadap aparatur sipilnya yang tidak disiplin masuk kerja, Rabu (2/01/2019). Pasca hari libur 1 Januari 2019 dan 24-25 Desember 2018 lalu.

Hal itu diungkapkan Tonny melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (2/01/2019) lalu.

Tonny menegaskan, bahwa pasca libur 1 Januari 2019, tanggal 2 Januari seluruh ASN sudah masuk kerja seperti hari biasa.

Bahkan, intruksi untuk masuk juga telah dilakukannya melalui via WA kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerahnya.

Apalagi, dianya mengakui dirinya sendiri masuk kerja dikarenakan sesuai kalender nasional. “Tks dinda, ini saya sedang cek,” ungkapnya yang lagi sidak ke kantor-kantor via pesan singkat.

Tonny pun mengaku minimnya kehadiran aparatur sipilnya, tidak ada surat Bupati mengenai aturan jam kerja maupun jam pulang kerja. Dan masih dipakai jam kerja seperti hari biasa. Padahal, sejumlah aparatur sipilnya adalah mayoritas Kristen.

Nantinya, atas ketidakdisiplinan, para aparaturnya itu, ditegaskan Tonny, akan diberikan sanksi. Ia menyebutkan, sanksi yang akan diberikan sesuai PP 53 tahun 2010, tanpa menyebut pasal berapa dan sangsi apa.

“Yang pasti ada sanksi sesuai PP 53 dilaksanakan secara berjenjang,” kata Tonny. (voir/gam)

 

To Top