Kesehatan

Bukan Hoax, Ini Sikap Kritis Soal Selang Cuci Darah

Foto (suara.com)

Oleh : Nicholay Aprilindo

VOIR – Sekitar tanggal 08 Januari 2019 yang lalu, tersiar di berita media online Detiknews tentang “Hashim Diadukan Ke Bawaslu soal selang cuci darah dipakai berkali-kali.”

Laporan pengaduan tersebut dilakukan oleh Ahmad Andi yang menamakan dirinya dari Organisasi Aliansi Mahasiswa Berantas Hoax di Bawaslu RI di jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Ada pun Ahmad Andi melaporkan Hashim S. Djojohadikusumo terkait pernyataan Hashim “Adanya defisit anggaran BPJS Kesehatan memaksa sejumlah rumah sakit daerah mengurangi kualitas layanan kesehatan pada pasien, salah satunya dengan memakai selang cuci darah berulang kali oleh beberapa orang.”

Bahwa laporan yang dilakukan oleh Ahmad Andi tersebut hanya berdasarkan pada adanya bantahan dari RSCM Jakarta.

Selain itu, Ahmad Andi menyatakan pernyataan Hashim dinilai bisa mendiskreditkan Jokowi.

Dari kedua alasan laporan Ahmad Andi tersebut ke Bawaslu dapat dikatakan Ahmad Andi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Hoax tersebut adalah salah satu organisasi pendukung penguasa petahana Jokowi yang akan berlaga pada pilpres 17 April 2019 yang akan datang.

Dalam laporan tersebut, Ahmad Andi menuduh Hashim melanggar pasal 280 ayat 1 huruf d, Pasal 521 UU Pemilu jo Pasal 6 ayat 1 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 jo Pasal 69 ayat 1 huruf d, Pasal 4 PKPU Nomor 23/2018, dengan bukti-bukti yang dilampirkan adalah dari media online terkait pernyataan tersebut.

Selanjutnya, Ahmad Andi juga menyatakan akan melaporkan Prabowo Subianto Capres 02 penantang Capres 01 Jokowi ke Polisi terkait hal yang sama.

Bahwa dari modus laporan Ahmad Andi tersebut jelas secara terang benderang dengan berbagai pasal yang dituduhkan bukanlah atas inisiatif Ahmad Andi seorang diri akan tetapi ada suatu kekuatan kekuasaan yang bermain di belakang meminjam tangan pelapor Ahmad Andi tersebut.

Namun, terlepas dari laporan tersebut, kita perlu menganalisa apakah pernyataan yang di sampaikan oleh Hashim maupun Prabowo tersebut adalah sikap kritis terhadap penguasa ataukah hanya hoax?

Bila dilihat dari beberapa fakta berikut, maka pernyataan yang disampaian Hashim maupun Prabowo tersebut berdasarkan fakta pemberitaan yang sebelumnya telah ada, sebagai berikut yaitu:

Tentang Defisit Anggaran BPJS

  1. Bahwa pada hari Rabu (19/9/2018), pukul 17.42.WIB, Media Online CNN Indonesia memberitakan Analisis berjudul “Pangkal Penyakit Defisit BPJS Kesehatan” yaitu pada tahun 2014 defisit Rp 3,3 triliun, pada tahun 2015 defisit Rp 5,7 triliun, pada tahun 2016 defisit Rp 9,7 triliun dan pada tahun 2017 defisit Rp 9,75 triliun dan tahun 2018 diproyeksikan defisit Rp 16,5 triliun dan dikoreksi oleh BPKP tersisa defisit Rp 10,98 triliun.
  2. Selanjutnya pada Rabu (17/10/2018), pukul 16.49 WIB, Tribunnews.com menurunkan berita “Jokowi Kritik Dirut BPJS terkait Persoalan Defisit” dengan adanya tunggakan BPJS terhadap pembayaran rumah sakit sebesar Rp 4,5 triliun, harus sampai ke meja presiden.
  3. Selanjutnya pada Rabu (17/10/2018), pukul 12.46 WIB, Kontan.co.id menurunkan berita berjudul “Presiden Jokowi Sindir Pedas Dirut BPJS Kesehatan” akibat adanya tunggakan BPJS kepada rumah sakit sebesar Rp 4,5 triliun.
  4. Pada hari selasa (23/10/2018), pukul 20.15 WIB, Tempo.co menurunkan berita berjudul “4 Tahun Jokowi, Defisit BPJS Kesehatan Jadi Masalah Buruk” yang menyangkut Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Bahwa selanjutnya masalah Cuci Darah

  1. Pada hari senin (16/7/2018), pukul 08.26 WIB, Tribunnews.com menurunkan berita berjudul “Komunitas Pasien Cuci Darah Kecewa Kebijakan BPJS Kesehatan Soal Perpanjangan Rujukan 3 Bulan Sekali.”
  2. Sebelumnya pada tanggal 07 Agustus 2015, pukul 13.13 WIB, Liputan 6 menurunkan berita berjudul “Kebijakan BPJS ancam Keselamatan Nyawa Pasien Cuci Darah.”
  3. Pada hari Jumat (12/8/2016), pukul 09.39 WIB, Tribunnews.com menurunkan berita berjudul “BPJS Kesehatan Diminta Awasi Penyelenggaraan Cuci Darah.”
  4. Pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 18.00 WIB, Liputan 6.com menurunkan berita berjudul “Layanan Cuci Darah Untuk Peserta BPJS Tak Sesuai Standar” di dalam berita tersebut dikutip pernyataan Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir yang juga sebagai pasien cuci darah akibat gagal ginjal, Tony menyatakan bahwa KPCDI minta BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh rumah sakit dan klinik penyedia Hemodialisis (Cuci Darah), karena fakta yang ditemukan KPCDI adalah bahwa banyak penyelenggara layanan cuci darah melakukan reuse (menggunakan kembali) tabung dializer lebih dari 8 kali bahkan ada yang sampai 25 kali, sehingga mengurangi kualitas Hemodialisis si pasien.
  5. Pada tanggal 13 Agustus 2016, lensaindonesia.com menurunkan berita pada Headlinene Health yang berjudul Komunitas Pasien Cuci Darah Desak BPJS Awasi Kejahatan Klinik Hemodialisa, yang memuat siaran pers Ketua KPCDI Tony Samosir yang menyatakan “para pasien cuci darah itu menggunakan jaminan BPJS, dan mendapat pelayanan cuci darah jauh dari standar yang ditetapkan BPJS.” Kami menemukan fakta banyak penyelenggara layanan cuci darah yang melakukan reuse tabung dializer lebih dari 8 kali, bahkan ada yang sampai 25 kali. Tentu saja akan mengurangi kualitas hemodialisa si pasien.”
Baca Juga:  Kritik The Economist untuk Program Ekonomi Kerakyatan Jokowi

KPCDI desak BPJS Kesehatan agar bertindak dan menyelesaikan persoalan ini, tegas Tony.

Bahwa dari beberapa contoh pemberitaan media online resmi tersebut di atas maka adalah suatu fakta tentang apa yang diungkapkan oleh Hashim S. Djojohadikusumo mengutip apa yang disampaikan Prabowo Subianto bahwa betul terjadi defisit anggaran BPJS yang dapat berpengaruh pada pelayanan kesehatan pasien, demikian juga dengan penggunaan tabung dializer cuci darah yang tersambung juga dengan selang-selang yang dipakai berulang-ulang kali sehingga membahayakan nyawa pasien cuci darah adalah suatu fakta empiris.

Dan ada pun pemberitaan tentang defisit anggaran maupun keluhan pasien cuci darah tersebut sudah sejak tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2018, yang seharusnya sudah menjadi prioritas kerja penguasa rezim ini dalam hal pelayanan publik sejak berkuasa 2014-2018.

Namun, bila ada rumah sakit sekelas RSCM yang membantah akan hal tersebut adalah merupakan suatu hal yang biasa apalagi rumah sakit pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, karena pihak rumah sakit di bawah kementerian kesehatan yang nota bene menterinya adalah satu paket dalam pemerintah rezim yang berkuasa tidak akan mau salah dan disalahkan, karena bagi rezim ini apa yang mereka lakukan sebagai penguasa adalah selalu benar.

Bahwa sikap kritis dan kritik dari oposisi terhadap kinerja pemerintah adalah suatu hal yang wajar karena menyangkut kinerja pemerintah yang menggunakan uang negara dan uang rakyat sehingga harus dipertanggung jawabkan pada rakyat.

Bahwa bila sikap kritis tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran pemilu, adalah suatu pendapat yang prematur dan sangat naif, apalagi di tahun politik menjelang pemilu legislatif maupun pilpres 17 April 2019.

Untuk itu, diharapkan pihak “Gakumdu” maupun Bawaslu lebih arif dan bijaksana dalam menerima serta mengolah laporan-laporan dari masyarakat, dan Bawaslu juga harus mencermati pertanggungjawaban hukum atas laporan tersebut sehingga tidak terjadi “malpraktek penegakan hukum” dengan keberpihakan pada pihak tertentu. []

(Penulis adalah Pemerhati Polhukam pada Lembaga Pengkajian Strategis Hukum, HAM, Politik dan Keamanan/LPSH2PK)

To Top