Hukum

Abdillah, Mantan Wali Kota Medan & Mantan Napi Koruptor Ini Melenggang Nyalon DPD RI, Kang Tamil : Kasihan Warga Sumut

Abdillah, Mantan Wali Kota Medan yang juga Mantan Napi Koruptor maju jadi calon DPD RI Dapil Sumut. Foto (Topmetro News)

Medan (VOIR) – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data 40 napi eks koruptor yang maju mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan para pemohon terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks napi koruptor untuk maju sebagai calon wakil rakyat. Pengabulan ini sendiri dinilai bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Melihat fenomena ini, Pengamat Komunikasi, Sosial dan Politik, Tamil Selvan yang akrab disapa Kang Tamil mengatakan bahwa hal ini sebagai kemunduran dan kecacatan berdemokrasi di Indonesia.

Menurut Kang Tamil, korupsi merupakan sumber bencana yang menghambat kemajuan bangsa dan lebih berbahaya dari bencana alam.

“Saya sebenarnya agak bingung dengan cara kita berdemokrasi dan bernegara, bagaimana negara bisa meloloskan permohonan para penjahat berdasi untuk kemudian maju sebagai wakil rakyat. Sementara mereka adalah penyebab kesengsaraan rakyat,” ujar Kang Tamil dengan tegas.

Kang Tamil mengatakan ada yang salah dengan cara berfikir para elit bangsa dalam menjabarkan konsep-konsep hukum maupun perundang-undangan.

“Bagaimana mungkin pihak yang merenggut hak asasi rakyat dan telah menciderai konstitusi, justru bertindak seolah sebagai korban yang terciderai hak konstitusinya, dan kemudian gugatannya dikabulkan. Ada yang salah dengan cara berfikir kita,” ujar Kang Tamil.

Selain para calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kang Tamil menyoroti 3 calon anggota DPD RI eks napi koruptor yang menurutnya sangat penting karena merupakan representatif daerah di pusat, yaitu Abdillah dari Dapil Sumatera Utara (Sumut), Abdullah Puteh dari Dapil Aceh, dan Syahrial Kui Damapoli dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut).

“DPD itu adalah senator, dan saya tidak bisa membayangkan jika posisi sepenting itu yang merupakan cerminan dari daerah pemilihannya, justru diwakilkan kepada seorang mantan napi koruptor. Kasihan rakyat kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan, saat ini sudah tidak ada azas “tahu diri” dan azas “malu berbuat salah” di bangsa ini. Korupsi yang amat memalukan justru menjadi seperti prestasi, maka tidak berlebihan jika saya menyarankan agar di curriculum vitae (riwayat hidup) para calon eks napi koruptor ini dibubuhkan kolom “prestasi” yang memuat kasus-kasus korupsinya, nilai korupsi, dan lama tahun pidana yang dijalani.

“Saya sendiri sebagai orang yang berasal dari Sumut sebenarnya sangat kecewa dengan adanya calon anggota DPD RI eks napi koruptor dari kampung saya. Saya harap masyarakat Sumut bukan orang yang mudah lupa dengan rekam jejak para calon. Dan saya himbau agar KPU dapat proaktif menyebarkan prestasi korupsi para calon tersebut agar diketahui publik, terutama calon yang berasal dari kampung saya, kasihan orang Sumut,” tutup Kang Tamil.

Baca Juga:  Rizal Ramli Sebut Jokowi Tukang Ngeles

Sekilas Tentang Abdillah

Nama lengkapnya Drs. H. Abdillah, SE, Ak, MBA. Ia lahir di Medan, 19 Mei 1955. Ia adalah adalah Wali Kota Medan dari tahun 2000 hingga 2008.

Ia seharusnya bertugas selama dua periode dari tahun 2000 hingga 2005 dan 2005 sampai 2010, namun diberhentikan pada Mei 2008 setelah selama hampir setengah tahun ditahan kepolisian karena tuduhan korupsi.

Masa kepemimpinannya ditandai dengan berbagai macam proyek penataan dan pembangunan kota, terutama proyek papan iklan dan proyek lampu hias kota yang dinilai kontroversial.

Selain itu, ia juga menyetujui pembangunan berbagai pusat perbelanjaan modern dan pusat jajan Kesawan Square, sebuah pusat jajan di tengah kota yang dinilai cukup berhasil. Di samping itu, kebijakannya mengkomersilkan sebagian dari Lapangan Merdeka Medan untuk dibangun tempat ‘nongkrong’, Merdeka Walk juga menuai banyak kritikan dari berbagai pihak.

Tetapi, kebijakannya tersebut di kemudian hari mendapat acungan jempol, karena hal itu ternyata menghidupkan geliat kota di malam hari.

Wakil wali kotanya pada periode pertama adalah Maulana Pohan. Pada kampanye pemilihan wali kota periode 2005-2010, Pohan maju sebagai tandingan, sementara Abdillah menggandeng Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan H. Ramli, MM sebagai wakilnya.

Pada akhir Mei 2007, Abdillah resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp12 miliar. Ia ditahan pada 2 Januari 2008.

Pada akhir Mei, ia diberhentikan dari jabatannya sebagai wali kota setelah dimulainya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada 22 September 2008, ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyalahgunaan APBD dan divonis 5 tahun penjara.

Sebelum diangkat menjadi wali kota, Abdillah adalah seorang pengusaha dalam bidang konstruksi. Saat menjabat sebagai wali kota ia juga menjabat sebagai Ketua Umum klub sepak bola PSMS Medan. (voir/wikipedia)

 

To Top