Politik

Pelapor Korupsi Dapat Imbalan, Ini Kata Kang Tamil

Kang Tamil

Jakarta (VOIR) – Pengamat Komunikasi, Sosial dan Politik Kang Tamil mengkritik bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu mencederai inisiasi dilahirkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan.

Pemerintah seharusnya dapat berfikir lebih solutif, bagaimana tindak korupsi ini dapat di cegah dan dihentikan sebelum terjadi. Bukan justru berlomba menangkap pelaku setelah terjadi.

“Ini benar-benar mencederai inisiasi dilahirkannya KPK dan bukti pemerintah tidak punya solusi,” kata Pimpinan TSJ Circle itu melalui sambungan telepon kepada VOIR, Jumat (12/10/2018).

Bagi Kang Tamil, sikap pemerintah seperti ini merupakan bukti, bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini, salah satunya adalah korupsi.

Lebih jauh dijelaskannya, tahun 2017, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengeluhkan kecilnya anggaran yang diberikan pemerintah sehingga LPSK kewalahan dalam melakukan tugasnya dalam melindungi saksi dan korban. Kemudian dengan adanya peraturan baru ini, maka akan menambah beban besar bagi LPSK dan pihak kepolisian.

Baca Juga:  Batal Naikkan Harga Premiun, Bukti Komunikasi Pemerintah Tanpa Model

Belum lagi, pemerintah tidak berani terbuka terhadap anggaran yang akan dialokasikan untuk peraturan yang sepertinya sarat dengan pencitraan ini.

Ia menghawatirkan bahwa peraturan ini merupakan skenario pencitraan di masa politik, karena akan membuat pemerintah seolah-olah dapat mengungkap banyaknya kasus korupsi dalam waktu singkat.

Seharusnya, kata Kang Tamil, pemerintah dapat menerapkan sistem yang lebih tegas terhadap keuangan negara dengan melibatkan KPK dalam pembahasan anggaran, hingga melibatkan KPK dalam proses tender yang dilakukan setiap instansi pemerintah, serta melakukan penguatan pada BPK.

Hal ini akan lebih bermanfaat dari pada menghamburkan anggaran negara melalui peraturan yang prematur ini, yang akhirnya bisa jadi membawa malapetaka bagi saksi yang melaporkan karena tidak dapat dilindungi secara penuh oleh LPSK dan Kepolisian. [voir]

 

To Top